Kencananusantara.com, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (PGNR), Oktaria Saputra, meminta DPR RI mencermati perkembangan putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, putusan tersebut perlu dikaji secara cermat, khususnya mengenai ruang lingkup dan implikasi hukumnya terhadap persoalan persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Oktaria menilai perkembangan tersebut merupakan momentum bagi lembaga negara terkait untuk memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan persyaratan pejabat publik harus ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum dan ketentuan konstitusi.
“DPR perlu mencermati persoalan ini secara serius dan objektif. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengenai implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut. Jangan sampai berkembang ketidakpastian yang justru mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar Oktaria.
Ia juga mendorong DPR untuk mengkaji seluruh aspek hukum yang relevan, termasuk kemungkinan penerapan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang memenuhi ketentuan.
Menurutnya, pembahasan mengenai pertanggungjawaban jabatan Wakil Presiden harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan tidak didasarkan semata-mata pada persepsi maupun kepentingan politik.
Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan
Di tengah berkembangnya diskursus mengenai kemungkinan pengisian jabatan Wakil Presiden, Oktaria turut menyampaikan pandangannya mengenai sosok Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut Oktaria, pengalaman Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI, kiprahnya dalam lembaga legislatif, serta keterlibatannya dalam dinamika politik nasional merupakan sejumlah aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan mengenai figur kepemimpinan nasional.
Oktaria berpandangan bahwa Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pengalaman kenegaraan, kemampuan membangun komunikasi antarlembaga, memahami dinamika politik nasional, serta mampu menjaga kesinambungan pemerintahan.
“Menurut pandangan kami, Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang layak dipertimbangkan dalam wacana pengisian jabatan Wakil Presiden. Pengalaman di lembaga legislatif dan pemahaman terhadap dinamika politik nasional dapat menjadi modal penting untuk menjalankan tanggung jawab kenegaraan,” ungkap Oktaria.
Ia menambahkan bahwa apabila suatu saat terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, proses pengisiannya harus sepenuhnya mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yakni melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, pembahasan mengenai figur pengganti harus tetap menghormati kewenangan dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Prabowo Diminta Mengedepankan Kepastian Hukum
Oktaria juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar memastikan seluruh institusi negara menyikapi perkembangan persoalan tersebut secara profesional, proporsional, dan berlandaskan hukum.
Menurutnya, stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum harus berjalan beriringan. Kepastian hukum justru menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
PGNR, lanjut Oktaria, akan terus mencermati perkembangan persoalan ketatanegaraan dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan nasional.
“Yang harus kita jaga adalah kehormatan konstitusi dan kepercayaan rakyat. Setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah sesuai ketentuan hukum. Persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah, bukan melalui tekanan politik maupun pembentukan opini yang tidak didukung fakta,” tutup Oktaria Saputra.
