Kencananusantara.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, menyampaikan empat masukan strategis kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam menghadapi keterbatasan fiskal. Masukan tersebut menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), optimalisasi pajak korporasi, evaluasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), serta moratorium program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Bursah menekankan pentingnya keseriusan pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus direspons melalui penataan prioritas belanja dan optimalisasi penerimaan negara, bukan semata-mata dengan mengurangi alokasi anggaran untuk pemerintah daerah.
Terkait Transfer ke Daerah, Bursah mengingatkan agar pengurangannya tidak dilakukan secara berlebihan karena TKD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten. Ia mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak korporasi sebagai salah satu upaya memperkuat ruang fiskal negara.
“Jangan banyak potong TKD, efektifkan pajak korporasi,” tegas Bursah.
Selain itu, Bursah menyoroti perlunya perbaikan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis. Ia mendorong agar pelaksanaan program tersebut lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan masyarakat miskin dan kelompok yang paling membutuhkan, sehingga penggunaan anggaran negara memberikan manfaat yang optimal.
“Anggaran MBG diperbaiki, hanya untuk warga miskin dan kelompok yang membutuhkan,” demikian penekanannya.
Bursah juga mendorong moratorium program Koperasi Desa Merah Putih agar pemerintah dapat terlebih dahulu mengevaluasi pelaksanaan program yang sudah berjalan. Menurutnya, efektivitas program yang telah dibentuk perlu menjadi prioritas sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut yang berpotensi membutuhkan tambahan anggaran.
“Moratorium KDMP, efektifkan yang ada dulu,” tegasnya.
Keempat masukan tersebut menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan fiskal secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan transfer ke daerah hingga efektivitas program prioritas pemerintah. Penataan anggaran yang tepat dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah belanja negara menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagi pemerintah kabupaten, kebijakan fiskal yang proporsional menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
