Kencananusantara.com, JAKARTA – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui penggunaan hak angket DPR RI mulai menjadi pembicaraan serius di lingkungan parlemen. Namun, hingga kini Partai Gerindra belum menentukan sikap resmi terkait isu tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai wacana tersebut telah berlangsung di kalangan anggota DPR. Komunikasi lintas fraksi juga disebut terus berjalan seiring berkembangnya dinamika politik di parlemen.
Meski demikian, Habiburokhman menegaskan bahwa Gerindra masih menunggu arahan dan keputusan internal partai. Sikap resmi fraksi dijadwalkan dibahas melalui rapat yang akan berlangsung pada 10 atau 11 November 2026, bertepatan dengan dimulainya masa sidang DPR RI.
Menurutnya, penggunaan hak angket merupakan hak konstitusional anggota DPR. Namun, keputusan politik terkait langkah tersebut tetap membutuhkan pembahasan dan pertimbangan lebih lanjut di tingkat fraksi.
Wacana ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut posisi Wakil Presiden sekaligus dinamika hubungan politik antarkekuatan di parlemen.
Menunggu Arah Politik di Parlemen
Belum adanya keputusan resmi dari Gerindra menunjukkan bahwa dinamika politik terkait wacana hak angket masih berkembang. Sikap fraksi-fraksi di DPR akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kelanjutan pembahasan tersebut.
Perlu ditegaskan bahwa wacana penggunaan hak angket tidak secara otomatis menjadi proses pemakzulan. Pemberhentian presiden maupun wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Dengan demikian, publik masih perlu menunggu perkembangan pembahasan di DPR, termasuk keputusan resmi Fraksi Gerindra dalam menentukan sikap terhadap wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
