Kencananusantara.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pesan tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 yang berlangsung di JIExpo Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Bupati Lahat sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, menyoroti pentingnya komitmen seluruh kepala daerah untuk menjalankan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Arahan Presiden tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Rakornas TPAKD 2026 mengangkat tema Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Perluasan akses keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudahan memperoleh layanan perbankan, pembiayaan usaha, serta produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memastikan program inklusi keuangan menjangkau masyarakat secara merata. Sinergi antara pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha diperlukan agar akses terhadap layanan keuangan dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,4 persen, sementara sektor jasa keuangan tetap menunjukkan ketahanan di tengah tantangan ekonomi global.
Kondisi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian nasional, termasuk melalui perluasan inklusi keuangan di tingkat daerah.
Bagi pemerintah kabupaten, penguatan akses keuangan perlu diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat, mulai dari pengembangan UMKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga pembukaan peluang ekonomi baru. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan memberikan manfaat yang merata.
Sebagai Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi memiliki peran strategis dalam mendorong koordinasi antarpemerintah kabupaten serta memperkuat sinergi pembangunan daerah. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
