kencananusantara.com/, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai upaya memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove serta meningkatkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keputusan tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo berdiskusi dengan lebih dari 20 ilmuwan dan peneliti yang memiliki perhatian terhadap persoalan gambut dan penanggulangan karhutla di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar empat jam dan membahas pengelolaan lahan gambut, pencegahan kebakaran, hingga pemulihan ekosistem.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, badan baru tersebut direncanakan berada langsung di bawah Presiden, bukan berada di bawah kementerian tertentu. BPGMN nantinya akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional serta didukung anggaran untuk memperkuat pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut.
Enam provinsi yang disebut menjadi perhatian dalam upaya pencegahan karhutla berbasis gambut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Berbasis Sains dan Teknologi
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan, BRIN akan turut membantu kerja BPGMN, salah satunya dalam pengembangan sistem deteksi dini titik panas atau hotspot.
Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), diarahkan untuk membantu pemerintah mengantisipasi potensi kebakaran lebih dini. Sejumlah alternatif penanganan gambut juga dibahas, antara lain teknologi water injection, pembangunan pompa air yang dikelola masyarakat desa, serta teknologi dan bahan alternatif untuk pemadaman api.
Selain aspek lingkungan, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut. Dalam diskusi tersebut, turut dibahas pengembangan sumber mata pencaharian masyarakat, termasuk sagu, kopi, dan tanaman hortikultura sebagai bagian dari pendekatan pengelolaan gambut yang berkelanjutan.
Libatkan Masyarakat Desa
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga mendorong keterlibatan masyarakat desa dalam upaya pencegahan karhutla. Pendekatan tersebut diarahkan agar pencegahan dapat dilakukan sejak tingkat tapak, termasuk melalui penguatan peran masyarakat dalam menjaga kawasan gambut.
Pembentukan BPGMN menjadi langkah kelembagaan baru pemerintah setelah sebelumnya Indonesia memiliki Badan Restorasi Gambut (BRG) yang kemudian diperluas menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Pengalaman serta masukan dari para akademisi menjadi salah satu bahan dalam pembahasan pengelolaan gambut dan mangrove ke depan.
Dengan pembentukan badan tersebut, pemerintah menempatkan pengelolaan gambut dan mangrove dalam pendekatan yang melibatkan ilmu pengetahuan, teknologi, pencegahan karhutla, restorasi ekosistem, serta keterlibatan masyarakat.
