Kencananusantara.com, JAKARTA – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra, S.E., M.Si., mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momentum ini sebagai ruang evaluasi untuk memperkuat pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menurut Oktaria, keberhasilan pemerintahan tidak hanya tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi, tetapi juga dari kemampuan negara meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta menjamin akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.
“Dua tahun pemerintahan merupakan momentum untuk mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan sekaligus memperkuat langkah ke depan. Setiap program harus memberikan manfaat yang terukur dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Oktaria, Selasa (20/10/2026).
Investasi Harus Mendorong Ekonomi Masyarakat
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui laman resmi Presiden Republik Indonesia pada 19 Oktober 2026, realisasi investasi nasional selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang.
Oktaria menilai capaian tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas lapangan kerja, penguatan UMKM, dan pemerataan peluang usaha di berbagai daerah. Dengan demikian, investasi tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.
“Investasi harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Kehadirannya perlu dirasakan melalui terbukanya lapangan kerja, berkembangnya usaha lokal, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah investasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif agar pelaku usaha nasional memiliki kesempatan berkembang dan mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi global.
Kesejahteraan Menjadi Ukuran Penting Pembangunan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen sepanjang 2025, meningkat dibandingkan 5,03 persen pada 2024. Pada periode yang sama, sejumlah indikator sosial juga menunjukkan perkembangan.
Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen, turun dari 8,47 persen pada Maret 2025.
Menurut Oktaria, data tersebut dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam melihat perkembangan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Namun, upaya peningkatan kesejahteraan masih perlu diperkuat, terutama dalam menghadapi tekanan biaya hidup, memperluas akses pekerjaan, dan mengurangi kesenjangan antardaerah.
Ia berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan daya beli dan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak.
“Pembangunan tidak cukup dinilai dari angka pertumbuhan. Kita juga perlu melihat apakah masyarakat semakin mudah mendapatkan pekerjaan, mampu memenuhi kebutuhan keluarga, dan memiliki akses terhadap layanan dasar yang berkualitas,” ungkapnya.
Program Sosial Perlu Dijalankan secara Akuntabel
Di bidang pembangunan sumber daya manusia, pemerintah menjalankan berbagai program, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis.
Oktaria menyambut pentingnya program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Meski demikian, ia menilai pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, evaluasi berkala, dan transparansi agar anggaran negara digunakan secara efektif.
Menurutnya, keberhasilan program sosial tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas layanan dan dampak yang dihasilkan.
“Program yang baik harus dilaksanakan dengan tata kelola yang bertanggung jawab. Ketepatan penerima, kualitas pelayanan, dan hasil yang dicapai perlu menjadi perhatian agar manfaatnya benar-benar optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang produktif, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
DPP PGNR Dorong Kolaborasi untuk Kemajuan Bangsa
Oktaria menegaskan bahwa pembangunan nasional membutuhkan partisipasi aktif berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat.
Dalam konteks tersebut, DPP PGNR berkomitmen mengambil bagian melalui penyampaian aspirasi publik, penguatan kesadaran kebangsaan, serta pengawasan konstruktif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Ia menilai kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan disertai solusi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan dapat diidentifikasi dan dicarikan jalan keluar secara bersama.
“Menjaga persatuan tidak berarti mengabaikan persoalan yang ada. Justru melalui evaluasi yang objektif dan masukan yang membangun, kita dapat membantu memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan masih memerlukan perhatian berkelanjutan.
Momentum Memperkuat Komitmen terhadap Rakyat
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi kesempatan untuk melanjutkan kebijakan yang efektif sekaligus memperbaiki program yang belum mencapai hasil optimal.
Bagi DPP PGNR, orientasi pembangunan harus tetap bertumpu pada kepentingan masyarakat, dengan mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan.
Oktaria berharap pemerintah dapat terus memperkuat pelaksanaan program prioritas melalui kebijakan yang terukur, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
“Harapan rakyat harus dijawab melalui kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten. Kemajuan Indonesia akan semakin bermakna apabila hasil pembangunan dapat dirasakan secara luas dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya,” tutup Oktaria.
DPP PGNR mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kolaborasi, dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, serta sejahtera.
