Kencananusantara.com, JAKARTA – Penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebatas perkara hukum individual. Peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap integritas, profesionalisme, serta mekanisme pengawasan di dalam institusi penegak hukum.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra,S.E.,M.Si, menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah elemen masyarakat merupakan persoalan mendasar yang menyangkut perlindungan hak privasi, kepastian hukum, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses peradilan, persoalannya bukan hanya mengenai siapa yang memberikan perintah dan siapa yang melaksanakan, melainkan juga bagaimana sistem pengawasan dapat memungkinkan penyalahgunaan kewenangan terjadi.
“Tidak boleh ada institusi negara yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Ketika kewenangan penegakan hukum diduga disalahgunakan, yang dipertaruhkan bukan hanya integritas aparat, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara,” tegas Oktaria Saputra.
Ia menambahkan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada penetapan tiga orang tersangka. Masyarakat berhak mengetahui apakah terdapat persoalan sistemik di balik dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut.
“Publik berhak mengetahui fakta secara menyeluruh. Penegakan hukum harus berjalan tanpa tebang pilih dan tanpa intervensi kepentingan politik. Negara hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan kekuasaan. Sebaliknya, setiap pemegang kekuasaan wajib tunduk kepada hukum dan konstitusi,” lanjutnya.
Jangan Sampai Menjadi Persoalan Perebutan Pengaruh
Oktaria juga mengingatkan agar pengungkapan kasus ini tidak berkembang menjadi konflik kepentingan di antara kelompok-kelompok kekuasaan.
Menurutnya, penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip objektivitas dan tidak boleh dijadikan instrumen untuk melindungi kepentingan pihak tertentu maupun menjatuhkan kelompok lainnya.
Negara tidak boleh dikelola berdasarkan loyalitas personal. Semua pejabat, tanpa terkecuali, harus tunduk pada konstitusi dan hukum. Tidak boleh ada kekuasaan yang merasa berada di atas hukum.
Momentum Pembenahan Institusi Negara
Oktaria menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pengawasan, penggunaan teknologi intelijen, serta pertanggungjawaban pejabat yang memiliki akses terhadap sistem informasi strategis negara.
Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa institusi telah melakukan pembenahan internal. Kepercayaan harus dibuktikan melalui keberanian mengungkap fakta, menindak setiap pelanggaran, dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Ia berpandangan bahwa proses hukum harus berjalan secara profesional, independen, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi politik maupun kepentingan kekuasaan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut perlindungan seorang presiden, melainkan juga perlindungan seluruh warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.
Negara hukum harus memastikan bahwa hukum bekerja untuk semua orang, bukan hanya untuk mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan.
