Kencananusantara.com, JAKARTA – Persoalan pertambangan batu bara di Kabupaten Lahat kembali menjadi sorotan. Oktaria Saputra, S.E.,M.Si., melontarkan kritik keras terhadap PT Cakramas Gemilang Mandiri (CGM) dan PT Indah Jaya Abadi Pratama (IJAP). Ia mendesak pemerintah tidak sekadar menjadi penonton, tetapi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan kedua perusahaan dalam menjalankan kewajiban pertambangan.
Menurut Oktaria, investasi pertambangan tidak boleh hanya diukur dari besarnya keuntungan yang dihasilkan. Kepatuhan hukum, perlindungan hak masyarakat, serta tanggung jawab lingkungan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.
“Jangan jadikan izin pertambangan sebagai tameng untuk mengabaikan kepentingan rakyat. Perusahaan diberikan ruang untuk mengelola kekayaan alam, bukan diberikan kekuasaan untuk mengesampingkan hak masyarakat. Kalau hanya ingin mengambil keuntungan, tetapi tidak mau bertanggung jawab, untuk apa investasi dibanggakan?” tegasnya.
Dugaan Penggusuran Kebun Warga Harus Diusut Tuntas
Oktaria menyoroti pemberitaan mengenai dugaan penggusuran dan perusakan kebun milik Gusman Aswari di Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat.
Pada April 2023, Gusman diberitakan melaporkan PT IJAP dan PT Anugerah Covindo Indonesia (ACI) terkait dugaan perusakan lahan seluas sekitar 2.000–4.000 meter persegi. Persoalan tersebut telah dilaporkan kepada kepolisian pada 2 Januari 2023 dengan nomor laporan LPN/03/I/2023/SUMSEL/RES LHT.
Oktaria meminta aparat penegak hukum memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
“Jangan biarkan persoalan hak atas tanah masyarakat mengambang tanpa kepastian. Periksa seluruh dokumen kepemilikan, proses pembebasan lahan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum. Jangan sampai masyarakat kecil kehilangan haknya karena berhadapan dengan kepentingan perusahaan.”
PT CGM Harus Menjelaskan Realisasi Izin Pertambangan
Sorotan berikutnya tertuju kepada PT CGM yang memiliki IUP batu bara seluas kurang lebih 413 hektare berdasarkan keputusan tertanggal 31 Januari 2012.
Selama bertahun-tahun, realisasi kegiatan produksi perusahaan tersebut menjadi pertanyaan masyarakat Desa Sirah Pulau. Persoalan ini bahkan mendapat perhatian anggota DPRD Kabupaten Lahat yang meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan izin pertambangan tersebut.
Pihak PT CGM melalui perwakilannya pada Januari 2026 menyatakan telah melakukan persiapan operasional, termasuk memasukkan alat berat, melakukan land clearing, dan membangun akses jalan tambang.
Menanggapi hal tersebut, Oktaria meminta pemerintah memverifikasi langsung kesesuaian antara pernyataan perusahaan dengan kondisi lapangan.
“Sudah bertahun-tahun izin diterbitkan, tetapi masyarakat masih mempertanyakan kepastian operasionalnya. Pemerintah harus memeriksa realisasi RKAB, investasi, dan perkembangan kegiatan di lapangan. Jangan biarkan izin pertambangan hanya menjadi instrumen penguasaan wilayah tanpa kejelasan manfaat bagi daerah.”
Lima Desa Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Komitmen
Persoalan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat juga menjadi perhatian. Pada April 2022, pernah dilakukan mediasi antara PT IJAP dengan lima desa, yakni Purwosari, Muara Maung, Telatang, Kebur, dan Senabing.
Pembahasan mencakup kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, pengadaan jasa pendukung operasional, penyiraman jalan, penyediaan logistik, serta kontribusi perusahaan kepada desa sekitar.
Oktaria mempertanyakan realisasi komitmen tersebut dan meminta perusahaan membuka informasi mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat lingkar tambang hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Berapa tenaga kerja lokal yang diserap? Apa program pemberdayaan yang sudah direalisasikan? Berapa anggaran yang dialokasikan? Semua harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Desak ESDM Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Oktaria mendesak Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Lahat mengambil langkah konkret dengan melakukan pemeriksaan terhadap kedua perusahaan.
Ada tujuh aspek yang menurutnya harus menjadi perhatian:
- Status dan kepatuhan perizinan pertambangan.
- Realisasi RKAB dan kegiatan produksi.
- Pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang.
- Kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan.
- Penyelesaian sengketa dan pembebasan lahan masyarakat.
- Realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- Pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap negara dan daerah.
Ia juga meminta hasil evaluasi disampaikan secara transparan kepada publik.
“Jangan sampai pengawasan pemerintah hanya sebatas administrasi dan laporan di atas meja. Turun ke lapangan, periksa faktanya, dengarkan masyarakat, dan tindak tegas jika ditemukan pelanggaran. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan pada penegakan hukum, bukan membiarkan persoalan berlarut-larut.”
Jangan Biarkan Kekayaan Lahat Hanya Dinikmati Pemilik Modal
Oktaria menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Ia justru menginginkan kegiatan pertambangan berjalan dengan tata kelola yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Lahat.
Menurutnya, kekayaan alam daerah tidak boleh hanya menjadi sumber keuntungan bagi pemilik modal, sementara masyarakat sekitar harus menghadapi persoalan pertanahan, lingkungan, dan ketidakpastian kesejahteraan.
“Investasi harus membawa kemajuan, bukan meninggalkan persoalan. Perusahaan wajib tunduk pada hukum, menghormati hak masyarakat, dan memenuhi seluruh kewajibannya. Jika pemerintah menemukan pelanggaran, jangan ragu menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan, termasuk mengevaluasi hingga mencabut izin apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.”
Oktaria menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan publik.
“Jangan hanya berani mengeruk batu bara, tetapi menghindar ketika diminta bertanggung jawab. Kekayaan alam Lahat bukan milik segelintir pemodal. Ada hak masyarakat yang harus dilindungi dan ada tanggung jawab yang wajib ditunaikan!”
