Kencananusantara.com, JAKARTA – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi pembicaraan di lingkungan parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima berbagai aspirasi masyarakat dan anggota legislatif terkait persoalan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Menurutnya, pembahasan masih berlangsung secara informal karena DPR RI baru akan membuka masa persidangan pada Selasa, 10 November 2026.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” ujar Dasco.
Pembahasan lintas fraksi menunggu forum resmi
Dasco menjelaskan, sejumlah anggota DPR lintas fraksi menginginkan agar aspirasi pemakzulan dibahas melalui forum resmi sesuai mekanisme kelembagaan.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi DPR untuk memulai proses pemakzulan Gibran.
Polemik dokumen pendidikan menjadi sorotan
Wacana tersebut turut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik.
Persoalan ini memunculkan berbagai aspirasi agar aspek administrasi dan ketentuan hukum terkait pencalonan Gibran mendapatkan kejelasan.
Namun, polemik dokumen pendidikan tidak serta-merta menjadi dasar pemberhentian wakil presiden. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi.
Pemakzulan harus melalui mekanisme konstitusi
Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, pemberhentian presiden atau wakil presiden harus melalui tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Karena itu, aspirasi politik maupun pembahasan lintas fraksi belum dapat dimaknai sebagai dimulainya proses pemakzulan secara hukum.
Pembukaan masa sidang DPR pada 10 November 2026 menjadi momentum untuk melihat apakah aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi parlemen.
Hingga Senin (9/11/2026), DPR RI belum mengumumkan keputusan resmi untuk memulai proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
