Kencananusantara.com, JAKARTA – Fakta baru terungkap dalam persidangan perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya kode ‘RAMA’ yang diduga merujuk pada seorang menteri yang disebut menerima setoran sebesar Rp40 juta setiap minggu.
Pengungkapan tersebut disampaikan dalam persidangan perkara yang menyeret mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Berdasarkan keterangan jaksa, kode tersebut diduga berkaitan dengan pembagian uang kepada sejumlah pejabat di lingkungan Kemenimipas.
Kemunculan kode ‘RAMA’ menjadi sorotan karena diduga berkaitan dengan aliran dana hasil praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA. Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian melalui proses hukum.
Menanggapi perkembangan perkara tersebut, KPK menegaskan bahwa penanganan kasus berjalan secara independen tanpa intervensi pihak mana pun.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh penyidik.
“Yang pasti dalam sebuah penanganan perkara, tidak ada intervensi kepada KPK. Semuanya berprogres sesuai dengan bukti-bukti yang didapatkan,” ujarnya.
Terkait munculnya kode ‘RAMA’ dalam persidangan, KPK menyebut pemanggilan saksi dan pendalaman informasi sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. KPK juga memastikan bahwa dugaan aliran uang akan terus diuji melalui proses pembuktian di persidangan.
Pemeriksaan terhadap saksi-saksi lanjutan masih terbuka sesuai kebutuhan penyidikan dan perkembangan perkara.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan praktik korupsi di lingkungan kementerian. KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut perkara secara profesional, independen, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
