Kencananusantara.com, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya, Oktaria Saputra, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 hingga 2031 harus menjadi perhatian serius DPR dan pemerintah.
Menurut Oktaria, persoalan masa jabatan DPRD tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan mempertahankan jabatan politik, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, keberlanjutan pemerintahan daerah, dan legitimasi demokrasi.
“Persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang akan menduduki kursi DPRD lebih lama. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara memastikan tidak terjadi kekosongan kelembagaan serta tetap menjaga legitimasi demokrasi dalam proses transisi pemilu nasional dan pemilu lokal,” ujar Oktaria.
Ia menjelaskan, Putusan MK Nomor 374/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 29 Oktober 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing) dan dinilai masih prematur.
Oktaria menegaskan, putusan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran otomatis atas perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Sebaliknya, diperlukan kejelasan regulasi agar setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan konstitusional dan tidak menimbulkan persoalan demokrasi di kemudian hari.
“Jangan sampai perubahan sistem pemilu justru melahirkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPR dan pemerintah harus duduk bersama untuk merumuskan mekanisme transisi yang transparan, adil, dan memiliki dasar hukum yang kuat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Oktaria mengingatkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, keberlanjutan kelembagaan DPRD menjadi bagian penting dalam menjaga jalannya pemerintahan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Namun demikian, setiap kebijakan terkait masa jabatan harus tetap memperhatikan prinsip pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, serta legitimasi yang bersumber dari rakyat.
“Jabatan publik bukanlah hak istimewa yang dapat diperpanjang tanpa dasar hukum yang jelas. Setiap pejabat yang memperoleh mandat dari rakyat harus tetap tunduk pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan prinsip demokrasi,” tambahnya.
Oktaria juga mendorong agar pembahasan regulasi terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal tidak hanya berorientasi pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi turut memperhitungkan dampaknya terhadap kelembagaan legislatif di tingkat daerah.
Demokrasi Harus Tetap Menjadi Landasan
Menurut Oktaria, masa transisi menuju sistem pemilu yang baru harus menjadi momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia, bukan justru membuka ruang bagi ketidakpastian hukum maupun kepentingan politik sesaat.
Ia berharap DPR dan pemerintah dapat segera menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian mengenai mekanisme pengisian jabatan DPRD pada masa transisi, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
“Yang harus kita jaga bukan sekadar keberlangsungan kursi kekuasaan, melainkan keberlangsungan demokrasi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara,” tutup Oktaria Saputra.
