Kencananusantara.com, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya, Oktaria Saputra,S.E.,M.Si. menyoroti pentingnya perubahan orientasi gerakan aktivisme dalam membangun kekuatan sosial dan politik. Menurutnya, perjuangan tidak seharusnya berhenti pada keberanian mengkritik kebijakan atau menyuarakan ketidakadilan, tetapi harus berkembang menjadi kekuatan yang mampu menentukan arah perubahan.
Dalam perspektif Oktaria, aktivisme membutuhkan transformasi dari gerakan yang sekadar merespons persoalan menjadi gerakan yang memiliki kapasitas untuk merancang solusi, membangun kepemimpinan, dan mengambil peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemikiran tersebut memiliki keterkaitan dengan gagasan Karl Marx mengenai struktur sosial dan pertentangan kelas, Antonio Gramsci tentang hegemoni dan organisasi, serta Paulo Freire mengenai kesadaran kritis dan praksis pembebasan.
Ketiga pemikir tersebut memberikan perspektif bahwa perubahan masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar kesadaran individual. Diperlukan kekuatan kolektif, penguasaan pengetahuan, konsolidasi organisasi, dan tindakan nyata yang mampu memengaruhi struktur kehidupan sosial.
Membangun Kekuatan, Bukan Sekadar Memproduksi Kritik
Oktaria memandang bahwa salah satu tantangan gerakan aktivisme adalah kesenjangan antara kemampuan membangun wacana dan kapasitas mewujudkan perubahan.
Kritik memang menjadi instrumen penting dalam demokrasi. Namun, kritik yang tidak disertai strategi, organisasi, dan kekuatan sosial berpotensi kehilangan daya transformasinya.
Oleh sebab itu, gerakan perlu memperkuat pendidikan politik, memperluas jaringan sosial, membangun kaderisasi, serta mengembangkan kemandirian organisasi. Dengan fondasi tersebut, aktivisme dapat berkembang menjadi kekuatan yang tidak hanya mampu mengidentifikasi persoalan, tetapi juga menawarkan alternatif penyelesaian.
Kekuasaan dan Ujian Integritas
Lebih jauh, Oktaria menempatkan kekuasaan sebagai instrumen perubahan, bukan sebagai pencapaian personal maupun kepentingan kelompok.
Ia mengingatkan adanya paradoks dalam perjuangan politik: seseorang dapat memulai perjalanan dengan idealisme yang kuat, tetapi berisiko kehilangan prinsip ketika berhadapan dengan kepentingan jabatan, privilese, dan kenyamanan kekuasaan.
Dalam konteks ini, perubahan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pergantian individu yang memegang jabatan. Transformasi yang sesungguhnya harus menyentuh sistem, tata kelola, distribusi sumber daya, dan mekanisme pengambilan keputusan.
Tanpa pembenahan pada aspek-aspek tersebut, pergantian kepemimpinan berpotensi hanya melanggengkan persoalan lama dengan wajah yang berbeda.
Brahmana dan Ksatria: Fondasi Kepemimpinan
Dalam membicarakan kualitas kepemimpinan, Oktaria juga mengangkat filosofi Brahmana dan Ksatria sebagai representasi perpaduan antara kecerdasan intelektual dan keberanian bertindak.
Brahmana menggambarkan kedalaman pengetahuan, kebijaksanaan, serta integritas pemikiran. Sementara Ksatria merepresentasikan keberanian mengambil keputusan, ketegasan, dan kesanggupan memikul tanggung jawab.
Perpaduan keduanya menjadi penting dalam melahirkan kepemimpinan yang tidak mudah kehilangan arah ketika menghadapi tekanan politik maupun kepentingan kekuasaan.
Seorang pemimpin tidak cukup hanya memahami persoalan secara teoritis. Ia juga harus mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi kebijakan yang terukur, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rakyat sebagai Orientasi Akhir Perjuangan
Pada akhirnya, kualitas sebuah gerakan harus dinilai melalui kontribusinya terhadap kehidupan publik. Keberhasilan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya organisasi, popularitas tokoh, atau posisi politik yang berhasil diperoleh.
Lebih penting dari itu adalah kemampuan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, memperkuat keadilan sosial, membuka ruang partisipasi, serta memastikan penyelenggaraan kekuasaan berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.
Pesan utama yang dapat ditarik dari pemikiran Oktaria adalah bahwa perjuangan politik membutuhkan keberanian untuk membangun kekuatan sekaligus kedewasaan dalam mengelolanya.
“Merebut kekuasaan bukanlah tujuan akhir perjuangan. Kekuasaan adalah instrumen untuk mengubah ketidakadilan, membangun peradaban, dan memastikan negara benar-benar hadir untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai kita menghabiskan waktu bertahun-tahun melawan ketidakadilan, tetapi ketika mendapatkan kekuasaan justru menjadi bagian dari ketidakadilan itu sendiri. Sebab, idealisme sejati bukan diuji ketika kita berada di luar kekuasaan, melainkan ketika kita memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya.”
