Kencananusantara.com, PAGAR ALAM – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada enam terdakwa perkara korupsi proyek pelebaran bahu Jalan Ratu Seriun, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, tahun anggaran 2023. Perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp532.955.440,86 berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.
Putusan dibacakan pada Rabu, 26 Agustus 2026, dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kristanto Sahat.
Enam terdakwa tersebut adalah Darwinata, Aris Suwandi, Arif Munandar, Herlansyah, Densi Iriansyah, dan Yudi Agustian. Majelis hakim menyatakan mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama dua tahun. Selain itu, para terdakwa juga dikenai denda dengan nominal berbeda sesuai peran dan pertimbangan dalam perkara masing-masing.
Berdasarkan pemberitaan Sumsel Satu, Darwinata dan Aris Suwandi dijatuhi denda Rp30 juta, Arif Munandar Rp10 juta, Herlansyah Rp40 juta, Densi Iriansyah Rp50 juta, dan Yudi Agustian Rp20 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, berlaku pidana pengganti sebagaimana ditetapkan dalam putusan.
Proyek Rp1,49 Miliar Tak Sesuai Spesifikasi
Perkara ini bermula dari proyek pelebaran bahu Jalan Ratu Seriun dengan nilai anggaran sekitar Rp1,49 miliar pada tahun anggaran 2023. Dalam proses hukum, pekerjaan tersebut dipersoalkan karena diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.
Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan mutu beton yang digunakan berada di bawah standar yang dipersyaratkan. Temuan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pengungkapan perkara yang kemudian diproses oleh aparat penegak hukum.
Audit BPKP Provinsi Sumatera Selatan menghitung kerugian keuangan negara mencapai Rp532.955.440,86. Nilai tersebut setara dengan sebagian signifikan dari anggaran proyek yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan tersebut.
Peran Konsultan Pengawas Turut Disorot
Salah satu terdakwa, Yudi Agustian, disebut dalam dakwaan jaksa sebagai Wakil Direktur CV Aditya Gemilang Persada yang bertindak sebagai konsultan pengawas proyek.
Dalam sidang perdana pada 30 April 2026, jaksa menguraikan dugaan persoalan pengawasan mutu, volume pekerjaan, dan pelaporan pelaksanaan proyek. Jaksa juga menyampaikan bahwa hasil pekerjaan konstruksi tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
Informasi tersebut merupakan bagian dari uraian dakwaan yang kemudian diproses melalui persidangan. Majelis hakim selanjutnya menjatuhkan putusan terhadap keenam terdakwa berdasarkan pemeriksaan perkara.
Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Sebelum putusan dibacakan, jaksa penuntut umum menuntut keenam terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama dua tahun enam bulan dan denda Rp250 juta untuk setiap terdakwa, dengan pidana pengganti apabila denda tidak dibayarkan.
Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti kerugian negara secara tanggung renteng sebesar Rp532.955.440,86, dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan oleh sejumlah terdakwa.
Namun, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing dua tahun, lebih ringan enam bulan dibandingkan tuntutan jaksa.
Usai pembacaan putusan, keenam terdakwa melalui penasihat hukum masing-masing menyatakan menerima putusan tersebut. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Pagar Alam juga dilaporkan menerima putusan majelis hakim.
Akuntabilitas Proyek Infrastruktur Dipertanyakan
Perkara ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh dalam pelaksanaan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara. Pengawasan tidak semestinya hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga harus memastikan kesesuaian volume pekerjaan, mutu material, dan kualitas hasil pembangunan.
Ketika pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi teknis, persoalannya bukan hanya menyangkut pelaksanaan kontrak, melainkan juga pertanggungjawaban atas penggunaan uang publik.
Kasus proyek Jalan Ratu Seriun menjadi pengingat bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya. Transparansi dan pengawasan yang efektif diperlukan agar anggaran pembangunan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang memenuhi standar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
