Wasekjen PB HMI Desak Kapolda Sumsel Bertanggung Jawab, Berantas Premanisme dan Usut Tuntas Kekerasan terhadap Mahasiswa serta Wartawan

kencananusantara.com/, PALEMBANG – Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Oktaria Saputra, S.E., M.Si., mendesak Kapolda Sumatera Selatan bertanggung jawab atas insiden kekerasan di depan Mapolda Sumsel yang menyebabkan dua wartawan dan tiga mahasiswa dilaporkan terluka. Ia menuntut pengusutan tuntas serta penindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan penganiayaan dan aksi premanisme.

“Kapolda Sumsel tidak boleh tinggal diam. Usut tuntas kasus ini, ungkap pihak yang bertanggung jawab, dan tindak tegas setiap pelaku kekerasan tanpa pandang bulu. Jangan sampai premanisme merajalela, sementara mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dan wartawan yang menjalankan tugas justru menjadi korban,” tegas Oktaria, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, insiden tersebut menjadi persoalan serius yang menyangkut penegakan hukum, perlindungan kebebasan berpendapat, dan keselamatan jurnalis. Ia meminta kepolisian segera mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, memeriksa saksi, serta mengamankan bukti untuk mengungkap kronologi kejadian secara menyeluruh.

Oktaria juga mendesak evaluasi terhadap pengamanan aksi, termasuk pemeriksaan atas respons petugas ketika kericuhan berlangsung. Apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran oleh oknum aparat, penanganannya harus dilakukan secara transparan dan profesional.

“Kami menuntut tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan harus diproses sesuai hukum. Mahasiswa berhak menyampaikan aspirasi tanpa intimidasi, dan wartawan wajib mendapatkan perlindungan ketika menjalankan tugas jurnalistik,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan kasus ini menjadi ujian bagi komitmen aparat dalam menegakkan hukum secara adil. Kapolda Sumsel diminta memastikan seluruh fakta terungkap dan setiap pihak yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Jangan biarkan premanisme mencederai demokrasi dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Negara harus hadir melindungi rakyat. Kami mendesak kasus ini diusut sampai tuntas dan seluruh pelaku yang terbukti bersalah ditindak tegas,” tutup Oktaria Saputra, S.E., M.Si., Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *