Kencananusantara.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad, secara tegas membantah kabar yang menyebut dirinya akan menjadi calon wakil presiden (cawapres). Ia menilai kemunculan isu tersebut sebagai upaya mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang jauh lebih serius, yakni dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting nasional.
Melalui unggahan di media sosial pada 4 November 2026, Dasco menyebut isu pencalonan dirinya sebagai cawapres merupakan informasi bohong atau hoaks.
“Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres. Saya pastikan itu hoaks!” tegas Dasco.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan penyadapan ilegal yang kini menjadi sorotan nasional.
Kasus Penyadapan Jadi Perhatian Nasional
Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa hak.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keamanan komunikasi Presiden, pejabat negara, serta sejumlah tokoh dari berbagai kalangan, termasuk insan media dan masyarakat sipil.
Publik Menunggu Transparansi Penegakan Hukum
Dalam dinamika politik, pergeseran perhatian publik dari satu isu ke isu lainnya merupakan hal yang perlu dicermati. Namun, dugaan adanya pengalihan isu tetap harus dibuktikan dan tidak boleh hanya didasarkan pada spekulasi.
Lebih dari sekadar polemik politik, perkara penyadapan ilegal menyangkut perlindungan privasi, keamanan informasi negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Karena itu, proses penyidikan harus berjalan profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Publik berhak mengetahui perkembangan perkara serta memastikan bahwa pihak yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai isu cawapres tidak boleh mengaburkan persoalan yang lebih mendasar. Politik boleh dinamis, tetapi kepastian hukum dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas.
