Kencananusantara.com, JAKARTA – Wacana penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengusut persoalan yang berpotensi berujung pada pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga kini belum memperoleh respons lebih jauh dari pimpinan parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa DPR masih berada dalam masa reses hingga 8 November 2026. Karena itu, para anggota dewan masih menjalankan berbagai kegiatan di daerah pemilihan masing-masing dan belum dapat membahas berbagai aspirasi yang masuk secara kelembagaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Selain alasan masa reses, Dasco menegaskan bahwa DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan sikap lebih lanjut.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait persoalan surat penyetaraan ijazah SMA milik Gibran melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Putusan tersebut menyatakan bahwa surat penyetaraan SMA yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak sah.
Perkembangan putusan tersebut kemudian memunculkan kembali perdebatan mengenai aspek administrasi pencalonan Wakil Presiden serta kemungkinan langkah politik dan konstitusional yang dapat ditempuh melalui DPR.
Namun, perlu ditegaskan bahwa putusan terkait keabsahan surat penyetaraan pendidikan tidak serta-merta menjadi keputusan pemakzulan. Proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden memiliki mekanisme dan persyaratan konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Sikap DPR dalam merespons persoalan ini menjadi penting karena lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan hak angket, apabila ditempuh, juga harus didasarkan pada ketentuan hukum dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Publik kini menantikan kejelasan sikap DPR setelah masa reses berakhir dan salinan lengkap putusan MA diterima. Persoalan ini tidak hanya menyangkut dinamika politik, tetapi juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum, integritas proses demokrasi, dan prinsip akuntabilitas pejabat publik.
Pada akhirnya, setiap persoalan yang menyangkut jabatan publik harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional yang transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
