Kencananusantara.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa kepemilikan SLHS merupakan persyaratan penting bagi setiap dapur penyelenggara MBG untuk memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, serta kelayakan sanitasi.
“SLHS menjadi syarat mutlak bagi dapur yang menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono dalam keterangannya.
Langkah penutupan sementara tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. BGN bersama Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan verifikasi terhadap dapur SPPG guna memastikan seluruh penyelenggara memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sebanyak 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS melalui dinas kesehatan di wilayah masing-masing. BGN menegaskan bahwa penghentian sementara ini bukan disebabkan karena dapur tersebut gagal memperoleh sertifikat, melainkan karena belum menjalankan proses pendaftaran sesuai aturan.
“Ini bukan karena sudah mendaftar lalu persyaratannya belum terpenuhi, tetapi memang belum melakukan pendaftaran SLHS,” tegas Sudaryono.
Adapun ribuan dapur yang dihentikan sementara tersebut tersebar di beberapa wilayah operasional, yakni 351 dapur di Wilayah 1, 1.417 dapur di Wilayah 2, dan 231 dapur di Wilayah 3.
BGN selanjutnya akan melakukan evaluasi dan investigasi terhadap dapur-dapur tersebut sebelum memberikan izin untuk kembali beroperasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh layanan makanan dalam program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan.
BGN menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis dengan memperketat pengawasan terhadap seluruh satuan pelayanan. Pemenuhan standar higiene dan sanitasi menjadi prioritas utama agar makanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya peserta didik dan penerima manfaat lainnya, tetap aman, sehat, dan bergizi.
Melalui pengawasan berkelanjutan, pemerintah berharap Program MBG dapat terlaksana secara optimal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
