Kencananusantara.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Desakan itu mencuat di tengah sorotan terhadap kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
Bursah menilai pemerintah pusat memang memiliki sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan anggaran besar. Namun, menurutnya, agenda tersebut tidak boleh berjalan dengan mengorbankan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sejumlah program pemerintah seperti sekolah unggulan, sekolah rakyat, Taruna Nusantara, swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.
Persoalannya, kata Bursah, pemerintah kabupaten juga harus tetap memiliki kapasitas fiskal untuk membiayai pelayanan dasar dan pembangunan di daerah.
“Daerah juga punya kebutuhan. Jangan sampai kebijakan pusat membuat daerah tidak mampu menjalankan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bursah.
Soroti Komunikasi Purbaya dengan Daerah
Selain kebijakan TKD, Bursah menyoroti persoalan komunikasi antara pemerintah daerah dengan Menteri Keuangan.
Ia mengaku mengalami kesulitan untuk bertemu dengan Purbaya guna menyampaikan secara langsung berbagai persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Bursah menilai komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal krusial, terutama ketika pemerintah sedang melakukan perubahan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kapasitas keuangan daerah.
Kritik tersebut bahkan pernah disampaikan Bursah secara terbuka melalui sebuah podcast. Dalam kesempatan tersebut, ia mengaku meminta Purbaya mempertimbangkan untuk mundur dari posisi Menteri Keuangan.
Menurut Bursah, kritik tersebut merupakan bentuk kegelisahan pemerintah daerah terhadap arah kebijakan fiskal yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan kabupaten.
Minta Prabowo Evaluasi Menkeu
Bursah kemudian menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo.
Namun, ia secara tegas menyampaikan pandangannya bahwa pergantian Menteri Keuangan perlu dipertimbangkan apabila Purbaya dinilai tidak mampu menjembatani kepentingan fiskal pusat dan daerah.
“Kalau memang perlu diganti, ya diganti. Supaya Presiden bisa bekerja lebih baik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menambah daftar sorotan terhadap kebijakan fiskal pemerintah, khususnya terkait hubungan keuangan pusat dan daerah.
Bagi pemerintah kabupaten, persoalan TKD bukan sekadar angka dalam APBN. Besaran transfer berhubungan langsung dengan kemampuan daerah membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Karena itu, APKASI mendorong agar kebijakan fiskal nasional tetap mempertimbangkan kondisi riil pemerintah daerah.
Desakan Bursah kepada Prabowo untuk mengevaluasi Purbaya sekaligus menunjukkan semakin kuatnya perhatian pemerintah daerah terhadap arah kebijakan fiskal nasional.
Kini, keputusan berada di tangan Presiden Prabowo: mempertahankan kebijakan dan Menteri Keuangan saat ini, atau melakukan evaluasi lebih jauh terhadap pengelolaan fiskal yang berdampak langsung kepada daerah.
