Kencananusantara.com, JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Kasus ini menyangkut keamanan negara, integritas lembaga penegak hukum, serta kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya berdiri di garda terdepan dalam menjaga hukum.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra,S.E.,M.Si, mendesak agar seluruh fakta di balik dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan di lingkungan Polri diungkap secara terbuka dan menyeluruh.
Menurut Oktaria, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengungkap siapa yang menjalankan aktivitas penyadapan. Lebih jauh, publik berhak mengetahui siapa yang mengetahui, bagaimana mekanisme tersebut dijalankan, untuk kepentingan siapa, serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan di balik penggunaan fasilitas negara tersebut.
“Jangan berhenti pada permukaan persoalan. Bongkar seluruh rangkaian peristiwanya, telusuri alur perintahnya, ungkap motifnya, dan pastikan tidak ada fakta yang disembunyikan. Jika memang terdapat penyalahgunaan kewenangan, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlindungan karena jabatan, pangkat, ataupun kedekatan kekuasaan,” tegas Oktaria.
Ia menilai, apabila dugaan penyadapan terhadap kepala negara tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur teknis. Tindakan semacam itu berpotensi menyentuh aspek keamanan nasional dan menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan penggunaan kewenangan aparat negara.
Oktaria juga menyoroti penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang berkaitan dengan pengelolaan intersepsi komunikasi untuk kepentingan penegakan hukum.
Menurutnya, teknologi yang diberikan kepada aparat negara untuk mendukung penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi instrumen yang justru mengancam hak privasi, keamanan informasi, dan kepentingan nasional.
“Teknologi negara bukan alat kekuasaan yang bisa digunakan sesuka hati. Kewenangan penyadapan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dan pengawasan yang ketat. Jika mekanisme tersebut dapat disalahgunakan, berarti ada persoalan mendasar yang harus segera dibenahi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Oktaria meminta agar proses pengungkapan perkara tidak berhenti pada persoalan teknis penggunaan sistem maupun dugaan penghapusan data elektronik. Penyidik harus mampu menjelaskan secara utuh bagaimana peristiwa itu terjadi, siapa saja yang mengetahui, serta apakah terdapat keterlibatan pihak lain.
Ia juga mengingatkan bahwa reformasi institusi penegak hukum tidak boleh berhenti pada slogan dan pernyataan seremonial. Reformasi harus dibuktikan melalui keberanian membersihkan setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan, memperkuat pengawasan, dan memastikan hukum berlaku sama bagi semua orang.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena muncul kesan bahwa kewenangan dan jabatan dapat menjadi tameng dari pertanggungjawaban hukum. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan individu maupun kelompok. Hukum harus berdiri di atas semua kepentingan,” tandasnya.
Oktaria menegaskan, DPP PGNR mendorong agar penanganan perkara ini dilakukan secara independen, transparan, dan profesional. Setiap perkembangan harus disampaikan kepada masyarakat berdasarkan fakta dan hasil penyidikan, bukan spekulasi ataupun opini yang menyesatkan.
Baginya, persoalan ini harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap tata kelola kewenangan, pengawasan internal, serta keamanan sistem informasi di lingkungan institusi negara.
“Kepercayaan publik tidak dibangun dengan menutup-nutupi persoalan, melainkan dengan keberanian membuka kebenaran. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada hukum yang tunduk kepada jabatan, dan tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri di atas hukum,” tutup Oktaria.
