Kencananusantara.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola data nasional sebagai bagian dari upaya membangun sistem informasi yang terintegrasi, aman, dan akuntabel.
Pembahasan penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia melibatkan berbagai unsur, mulai dari DPR RI, kalangan akademisi, hingga kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pengelolaan data sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam perumusan kebijakan publik.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kedaulatan data sebagai fondasi untuk menjaga kepentingan nasional di era digital. Integrasi data diharapkan mampu meningkatkan akurasi pelayanan publik, memperkuat keamanan pertukaran informasi, serta mendukung ketahanan siber nasional.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Dekan FISEMA IPB University Prof. Dr. Sofyan Sjaf, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti, anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, serta Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono.
Penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi langkah strategis untuk mendorong terciptanya tata kelola data nasional yang terpadu. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat standardisasi, meningkatkan kualitas data, serta mendorong pemanfaatan informasi yang lebih efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.
Tata kelola data yang baik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mengurangi ketidaksesuaian informasi antarinstansi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konteks pembangunan berbasis data, Data Desa Presisi menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menghadirkan informasi mengenai kondisi masyarakat secara lebih akurat dan terperinci. Data di tingkat desa dapat menjadi landasan dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat keterhubungan antara kebijakan nasional dan realitas di lapangan.
Penguatan Satu Data Indonesia diharapkan mampu mendorong pembangunan nasional yang lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, DPR RI, akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekosistem data yang mendukung kepentingan publik dan memperkuat kedaulatan bangsa di tengah perkembangan teknologi digital.
