Kencananusantara.com, JAKARTA – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk membawa persoalan tersebut ke dalam mekanisme konstitusional, termasuk membuka jalan bagi proses pemakzulan Wakil Presiden. Langkah ini menandai eskalasi serius kontroversi yang selama ini menjadi perhatian publik, sekaligus menguji sikap dan komitmen parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.
Pimpinan DPR RI menerima usulan tersebut dalam rapat bersama perwakilan seluruh fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.
Berdasarkan data yang disampaikan, 120 anggota yang menandatangani usulan tersebut berasal dari delapan fraksi dengan rincian:
- Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Fraksi Golkar: 11 anggota.
- Fraksi Gerindra: 11 anggota.
- Fraksi NasDem: 19 anggota.
- Fraksi PKB: 18 anggota.
- Fraksi PKS: 28 anggota.
- Fraksi PAN: 1 anggota.
- Fraksi Demokrat: 18 anggota.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa usulan HMP mendapatkan dukungan dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI.
Menunggu proses paripurna
Para pengusul menilai polemik persyaratan pencalonan Gibran perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Pimpinan DPR selanjutnya akan membawa usulan tersebut ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk diproses sebelum disampaikan dalam rapat paripurna.
Mekanisme pemakzulan tidak otomatis
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.
Namun, penandatanganan usulan oleh 120 anggota DPR tidak serta-merta berarti Gibran telah dimakzulkan. Proses tersebut masih harus melewati tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai Pasal 7B UUD 1945.
Pengawasan publik menjadi penting
Besarnya dukungan lintas fraksi memperlihatkan bahwa persoalan ini telah menjadi perhatian serius di parlemen. Publik kini menantikan bagaimana DPR menindaklanjuti usulan tersebut dan apakah prosesnya akan berlanjut ke tahapan konstitusional berikutnya.
Di tengah dinamika politik nasional, transparansi, objektivitas, dan kepastian hukum harus tetap menjadi landasan utama.
