Kencananusantara.com, Labuan Bajo, NTT – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong Pemerintah Pusat untuk mengembalikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) bagi kabupaten yang terdampak gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama dalam pemulihan infrastruktur dasar serta layanan publik bagi masyarakat terdampak.
Desakan tersebut disampaikan Apkasi saat Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi memimpin rombongan kepala daerah melakukan kunjungan ke Posko BPBD Manggarai Barat di Labuan Bajo, Sabtu (5/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Apkasi turut didampingi jajaran pengurus pusat, di antaranya Wakil Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Bupati Solok Jon Firman Pandu, serta Bupati Probolinggo Mohammad Haris.
Rombongan Apkasi diterima langsung oleh Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Sjukur, Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, serta Asisten III Setda Nagekeo Silvester Teda Sada.
Gempa bumi berkekuatan M 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 telah berdampak terhadap sejumlah wilayah di NTT. Bencana tersebut mengakibatkan korban jiwa, kerusakan rumah warga, fasilitas publik, serta menimbulkan trauma bagi masyarakat yang terdampak.
Wakil Ketua Umum Apkasi Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan bahwa skala kerusakan akibat bencana tersebut membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar dan tidak dapat hanya mengandalkan anggaran daerah yang tersedia.
“Setelah melihat langsung kondisi di NTT, Apkasi menilai kawasan ini membutuhkan perlakuan khusus. Kami menyuarakan agar TKD dikembalikan kepada daerah terdampak. Fungsi dasar infrastruktur harus segera dipulihkan,” ujar Yusuf Rio.
Menurutnya, pemulihan pascabencana membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam memastikan pembangunan kembali fasilitas dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal masyarakat.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menegaskan bahwa solidaritas dari 416 kabupaten se-Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui bantuan logistik, tetapi juga melalui langkah advokasi kebijakan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami akan menyurati kementerian terkait agar ada perhatian khusus dalam rehab-rekonstruksi. Urusan rumah warga, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan jalan harus diselesaikan secepatnya,” tegas Bursah.
Apkasi juga menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal kebutuhan daerah terdampak hingga proses pemulihan berjalan optimal. Organisasi tersebut berharap dukungan fiskal serta pendampingan pemulihan sosial, termasuk trauma healing bagi warga pengungsi, dapat segera direalisasikan sebelum memasuki musim penghujan.
Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi bersama para pimpinan daerah di Flores menyampaikan apresiasi atas dukungan moral dan langkah politik Apkasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terdampak bencana.
Pemerintah daerah berharap pengembalian alokasi fiskal dan dukungan lintas kementerian dapat segera diwujudkan agar proses pemulihan kehidupan masyarakat NTT dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
