Kencananusantara.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi menyampaikan sejumlah masukan kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara terkait keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Masukan tersebut mencakup pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD), optimalisasi penerimaan negara, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam materi yang beredar, Bursah menekankan agar pemerintah tidak terlalu banyak melakukan pemotongan TKD. Menurut aspirasi APKASI, ruang fiskal pemerintah kabupaten perlu tetap dijaga agar daerah dapat menjalankan pelayanan publik dan pembangunan.
APKASI sebelumnya juga telah menyuarakan keberatan terhadap pengurangan TKD. Pada Juli 2026, Bursah meminta pemerintah dan DPR RI tidak melakukan pemotongan TKD untuk 2027 agar pemerintah daerah tetap memiliki ruang fiskal untuk pembangunan.
Selain TKD, Bursah memberikan masukan agar pemerintah mengoptimalkan sumber penerimaan lain, termasuk melalui penguatan penerimaan pajak korporasi.
Soroti Anggaran MBG dan KDMP
Bursah juga menyoroti pengelolaan anggaran MBG. Dalam materi yang beredar, ia mengusulkan agar anggaran program tersebut diperbaiki dan manfaatnya lebih diarahkan kepada masyarakat miskin dan kelompok yang membutuhkan.
Sementara untuk KDMP, Bursah mendorong agar program yang telah tersedia dapat lebih dahulu dioptimalkan sehingga pelaksanaannya efektif dan tidak menambah tekanan terhadap ruang fiskal.
Persoalan tersebut menjadi relevan di tengah pembahasan mengenai keseimbangan antara pembiayaan program prioritas pemerintah pusat dan kemampuan fiskal daerah. Sejumlah analisis mengenai kondisi fiskal daerah juga menyoroti tekanan terhadap anggaran daerah akibat kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional.
Suahasil Nazara Resmi Menjabat Menteri Keuangan
Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelumnya, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Dalam perkembangan terbaru, Kementerian Keuangan mencatat realisasi TKD hingga Agustus 2026 telah mencapai Rp504,3 triliun. Pemerintah juga menambah alokasi TKD, termasuk Rp10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera dan Rp18,9 triliun untuk kebutuhan nonbencana, sehingga total alokasi TKD menjadi sekitar Rp715,34 triliun.
Di tengah kondisi tersebut, aspirasi APKASI menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal nasional dan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik.
Bursah berharap masukan pemerintah kabupaten dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal ke depan, khususnya agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
