Kencananusantara.com, JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu perkembangan yang turut disorot dalam dinamika penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031.
KPK melakukan OTT pada 14 September 2026 terkait dugaan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang, termasuk sejumlah pejabat ATR/BPN, dan kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Perkara tersebut turut menjadi perhatian karena nama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid sebelumnya muncul dalam pembicaraan mengenai kandidat Sekretaris Jenderal PBNU. Hingga 22 September 2026, posisi Sekjen PBNU periode 2026–2031 belum diumumkan secara resmi.
Pengamat politik Universitas Islam Syekh Yusuf, Adib Miftahul, menilai perkembangan perkara ATR/BPN dapat memengaruhi konfigurasi dukungan dalam proses penentuan Sekjen PBNU. Ia menyebut penilaian tersebut sebagai bagian dari analisis terhadap dinamika internal organisasi.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebelumnya menyampaikan bahwa penyusunan kepengurusan masih berlangsung. Pemilihan Sekjen disebut membutuhkan berbagai pertimbangan sebelum keputusan ditetapkan.
Di sisi lain, KPK menyatakan empat dari delapan tersangka dalam perkara ATR/BPN diduga merupakan orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. KPK juga masih mendalami sejumlah aliran dana dalam perkara tersebut.
Nusron Wahid menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan menegaskan Kementerian ATR/BPN akan membantu proses penyidikan. Kementerian ATR/BPN juga membantah informasi bahwa Nusron mengundurkan diri dari jabatan Menteri ATR/Kepala BPN.
Dengan demikian, keterkaitan antara perkara OTT ATR/BPN dengan konfigurasi kepengurusan PBNU saat ini masih berada pada ranah dinamika politik dan analisis pengamat. Belum ada keputusan resmi PBNU yang menyatakan bahwa perkara tersebut menentukan atau mengubah susunan kepengurusan maupun posisi Sekjen.
