Kencananusantara.com, JAKARTA – Peringatan 36 tahun Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) menjadi momentum untuk menegaskan kembali pentingnya demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat dalam perjalanan bangsa sekaligus menyoroti arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan perjuangan masyarakat sipil yang selama ini dilakukan HUMANIKA memiliki keselarasan dengan agenda yang tengah dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo.
“Apa yang diperjuangkan, apa yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo betul-betul sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh HUMANIKA, yaitu demokrasi, kemudian keadilan untuk masyarakat Indonesia, dan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” ujar Qodari saat menghadiri peringatan 36 tahun HUMANIKA di Jakarta.
Qodari yang juga merupakan anggota dan aktivis HUMANIKA menilai kemampuan organisasi tersebut bertahan selama lebih dari tiga dekade menunjukkan adanya regenerasi dalam gerakan masyarakat sipil. HUMANIKA didirikan pada 1990 oleh aktivis Bursah Zarnubi dan sejak awal membawa isu demokrasi, kemanusiaan, serta keadilan sebagai bagian dari perjuangannya.
Keanggotaan HUMANIKA kini berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari jurnalis, kepala daerah, hakim, menteri hingga anggota DPR. Dalam perkembangannya, organisasi tersebut juga menempatkan fungsi pengawasan masyarakat sipil terhadap jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor konstitusi.
Pernyataan Qodari tersebut sejalan dengan pandangan pendiri HUMANIKA sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi yang menekankan pentingnya menjaga demokrasi hasil perjuangan Reformasi 1998.
Bursah mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo perlu terus dikawal agar dapat menjalankan mandat konstitusi sekaligus membuka ruang bagi keberlanjutan agenda demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti gagasan yang disebutnya sebagai “Revolusi Pasal 33”. Menurut Bursah, arah transformasi ekonomi pemerintahan Prabowo dinilai berkaitan dengan upaya memperkuat kembali prinsip perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.
“Dia (Presiden Prabowo) ada tugas besar yang menurut saya belum pernah digagas oleh Presiden sebelumnya. Revolusi Pasal 33 dan ini mesti kita dukung, tidak boleh kita jatuhkan sebelum dia berhasil,” kata Bursah.
Bursah mengaitkan pandangannya tersebut dengan sejumlah kebijakan pemerintah, antara lain penindakan terhadap praktik manipulasi perdagangan ekspor-impor berupa underinvoicing dan overinvoicing serta pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya berkaitan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Bursah menilai stabilitas pemerintahan dalam satu periode kepemimpinan perlu dijaga agar program dan agenda pembangunan dapat dijalankan secara berkelanjutan.
“Minimal siklus lima tahun itu dijaga. Tidak boleh jatuh bangun, jatuh bangun, demokrasi nanti rusak,” ujarnya.
Peringatan 36 tahun HUMANIKA turut dihadiri aktivis senior Hariman Siregar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, sejumlah anggota DPR RI serta puluhan aktivis dan tokoh masyarakat.
Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang refleksi perjalanan HUMANIKA selama lebih dari tiga dekade dalam mengawal isu demokrasi, kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan saat ini, dukungan terhadap agenda pemerintah dan fungsi pengawasan masyarakat sipil menjadi bagian dari pembahasan mengenai keberlanjutan demokrasi serta arah pembangunan ekonomi Indonesia.
